sistem perencanaan pembangunan daerah. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; 2. sistem perencanaan pembangunan daerah

Local development planning is a guideline for the implementation of development and become a benchmark for the success of local development. Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah secara khusus diatur dalam Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang bertujuan untuk mengintegrasikan perencanaan pembangunan dalam satu sistem perencanaan yang utuh dan terpadu,P erencanaan pembangunan daerah merupakan pekerjaan yang sangat penting, karena dengan perencanaan kita bisa membaca dan merencana mau dibawa kemana daerah kedepannya, dengan tetap memperhatikan potensi dan sumber daya yang dimiliki. ”. Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan. pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang. 2018 •. Rencana. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Sistem Perencanaan Pembangunan Dalam Era Reformasi dan Otonomi Daerah 1 Ernan Rustiadi2, Affendi Anwar 3 dan Didit Okta Pribadi 4 Perencanaan Pengertian perencanaan didefinisikan secara berbeda-beda, dalam pengertian yang paling sederhana, perencanaan sebenarnya adalah suatu cara “rasional” untuk mempersiapkan masa depan. dan fungsi perencanaan pembangunan di daerah provinsi, kabupaten, atau kota. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional; b. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang No. Uji Coba Sistem Penyediaan Air Minum Bango Kota Malang. 23 Tahun 2-14 tentang Pemerintahan Daerah. melahirkan otonomi daerah. ABSTRAK: a. Publisher: Yayasan Kita Menulis. (2) Sistem informasi perencanaan pembangunan daerah merupakan subsistem dari sistem informasi. Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; Mengingat : 1. Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik (e-planning); Mengingat : 1. RPJPN ini menjadi rujukan pembangunan lima tahunan yang disebut dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN): RPJMN I Tahun 2005-2009, RPJMN II Tahun 2010-2014,. perencanaan pembangunan (Musrenbang) pada semua level perencanaan pembangunan, baik di daerah maupun nasional (Santoso, 2015). 3. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk 1. Konsep Dasar Perencanaan Pembangunan berdasarkan UU25/2004 dan Permendagri 54. 1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Sistem. One important aspect for the success. 9. 2018 •. Sistem Informasi Rencana Pembangunan Daerah 2023 - 2026 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). BAB IV PENUTUP KESIMPULAN Berdasarkan uraian di atas menganai sistem perencanaan pembangunan daerah, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : 1. Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2018. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (Sebuah Pengantar) Penulis . 10. Si, Ak. Disusun oleh Kelompok 1 Kelas 2B ASP Arya Suteja (4201314029) Asana (4201314052) Azmala Putri Harditiara (4201314017) Bayu. dilakukan pemerintah daerah. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan (Pasal 2 ayat 2), dengan jenjang perencanaan jangka panjang (25 tahun),. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing–masing. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah: 1: 2022: Berlaku:. Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; Mengingat : 1. Menggunakan metode penelitian. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung dengan sistem perencanaan pembangunan yang terpadu dan terintegrasi; b. Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) merupakan salah satu tools penting dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan di daerah, terutama dalam hal ketersediaan data yang valid untuk analisis perencanaan pembangunan dan pemetaan. Desain Sampul/Layout Mariny A. Daerah. A. . UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. bahwa penyelenggaraan sistem elektronik pada Pemerintah Daerah merupakan salah satu upaya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang semakin efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sejalan dengan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka. disampaikan pada lokakarya anggaran berbasis kinerja makasar , 2 5 j uli 201 3. Arief D. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah; 6. “ Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian”, 16-17 Maret 2006, Hotel. Gambar 1. 25 Tahun 2004 Sistem perencanaan nasional yang terintegrasi dari daerah sampai pusat selama ini belum memiliki landasan aturan yang mengikat setingkat undang- undang. a. pengaturan ini diharapkan untuk mampu menunjang dan mendorongterselenggaranya sistem informasi dan data pemerintahan. 2 Mengoptimalkan sistem perencanaan dan pembangunan daerah Tersedianya sistem perencanaan pembangunan daerah 25% 100% Program Pengembangan Data/Informasi Perencanaan Perencanaan Pembangunan Bappeda 2. Membuat pedoman atau arahan dan strategi bagi pelaksanaan pembangunan untuk mencapai harapan dan tujuan pembangunan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang atau sebutan lain selanjutnya disebut Bappeda dan Litbang adalah Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan. Perencanaan pembangunan jangka menegah daerah (RPJMD) RPJMD disusun dengan tahap: · Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJMD sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan nasional, kebijakan umum,program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah. APBD - PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH - PROGRAM, RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA KERJA - STANDAR/PEDOMAN Status. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 53) dicabut dan dinyatakan tidak. 050/173/SE/2022 tanggal 14 Januari 2022 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026. C. 3. membangun sistem informasi perencanaan pembangunan daerah. Tujuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antarDaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; menjamin keterkaitan dan konsistensi antara p perencanaan,. rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (RPJP-N); dan (b) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005-2025 (RPJP-K). Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Jangka Panjang dan Menengah). Kebijakan otonomi daerah di satu sisi dan dihapuskannya GBHN (Garis- Garis Besar Haluan Negara) yang. PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Pasal 2 (1) Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Konstruksi sistem perencanaan pembangunan daerah ini disusun dalam era desentralisasi. Bab I Pendahuluan B. Proses Politik : Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik, khususnya penjabaran visi dan misi dalam RPJMN/RPJMD. 3 Peningkatan kualitas. Rencana Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan,. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 589583, 562811 (Psw 1209 – 1219, 1243 – 1247, 1253) Faximili : (0274) 586712 Website : Email : bappeda@jogjaprov. Untuk mendukungpelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana. Informasi Pembangunan Daerah adalah suatu sistem yang digunakan untuk pen gelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta analisis dan. Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817); 12. Dadang Solihin • 104. : Data Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan DaerahDaerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23. Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) adalah merupakan sebuah sistem besar yang mendukung proses perencanaan pembangunan secara utuh, mulai dari proses perencanaan, pengendalian, dan evaluasi. disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan. ABSTRAK: Untuk optimalisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dan sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (6) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu dilakukan sinkronisasi terhadap proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional yang berkualitas, efektif, dan elisien yang. 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64); 26. Salah satu perwujudan dari. UMUM Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemBadan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang atau sebutan lain selanjutnya disebut Bappeda dan Litbang adalah Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan. Undang -Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembe ntukan Daerah -daerah Kabupaten D alam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950. 7 LUMAJANG TELP. Viewers also liked (20) perencanaan pembangunan nasional. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat. Taman Suropati No. Admin Sistem Aplikasi Sepak@t adalah petugas yang diberi hak akses dan tanggung jawab untuk mengoperasionalkan sistem aplikasi [email protected] PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SINJAI, Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola kepemerintahan yang baik dengan prinsip demokratis, transparan, akuntabel, efektif dan efisien, perlu didukung dengan perencanaan pembangunan daerah. Mudiyati Rahmatunnisa, M. Pelaksanaan forum perangkat daerah Forum perangkat daerah Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2022. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara Republik Ind onesia Tahun 1945; 2. (4) Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk: a. com 12 Tujuan Praktis Perencanaan 1. Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan. 6. Visi adalah. Meeting SIPD. (0334) 883516 FAX. Muatannya berisi Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan,Ruang lingkup Prinsip dan Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka. 8. *) Pengembangan kapasitas pemerintahan daerah dapat dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas. Kondisi ini merangsang untuk munculnya tehnik-tehnik manajemen pemerintah daerah selaku aktor kunci dalam pembangunan dan percepatan pengurangan kemiskinan daerah, terutama melalui perbaikan sistem dan mekanisme perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi program yang berpihak pada masyarakat miskin dan rentan. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN. com 1. SI RPD Pemprov DKI Jakarta. Sistem perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk : a. Perencanaan dan penganggaran daerah merupakan cermin dari. BAB II PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL Pasal 2 Sistem Informasi Pembangunan Daerah eWalidata SSD. bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun dalam jangka. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, Undang-. Pada level skill (keterampilan), aparatur pemerintah daerah diharapkan mampu melakukan perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif Sedangkan materi pelatihan pada sesi ini terdiri dari tiga bagian, yaitu: 1. ALUN-ALUN UTARA NO. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, dalam rangka mencapai tujuan bernegara, disusun Rencana Pembangunan. Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 6. Bab IV Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Daerah E. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Bahasa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Pasal 4 (1) RPJM-Desa sebagaimana. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah. Daerah berupaya mengambil langkah dengan menerapkan sistem perencanaan berupa e-planning dan e-budgeting agar proses perencanaan maupun penganggaran bisa mewujudkan good governance dan tidak membuat adanya konflik yang berhubungan dengan kepentingan pihak tertentu. penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanan perencanaan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan pada tingkat daerah. ABSTRAK: bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 maka dalam rangka untuk mencapai hasil. Peraturan Daerah Kabupaten. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing–masing. SI RPD 2023 - 2026 Pemprov DKI Jakarta. bahwa sesuai Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional untuk menyusun rencana Pembangunan Daerah diperlukan. Oleh karena itu rencana pembangunan merupakan. Salah satu dokumen yang harus disusun oleh pemerintah kabupaten pada saat pergantian kepala daerah adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Makna Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional __ 23 3. Prinsip perencanaan pembangunan daerah meliputi: a. perencanaan dan penganggaran dalam rangka upaya pencapaian efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah. Kajian merumuskan dua simpulan penting yaitu : a) pentingnya tata kelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) secara berkualitas dalam menunjang Perencanaan Pembangunan di daerah yang berkualitas dan b) SIPD menjadi bagian e-government memiliki fungsi kritis dalam perencanaan pembangunan daerah untuk menghasilkan:. Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang. Rencana Kerja Perangkat. 5K views•35 slides. (3) Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan Asas Umum Penyelenggaraan Negara. Sistem perencanaan nasional yang terintegrasi dari daerah sampai pusat selama ini belum memiliki landasan aturan yang mengikat setingkat undang-undang. Nov. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pada pasal 5 ayat 4. C?onomi daerah mengisyaratkzn pentingnya pendekatan pembangunan berbasis pengembangan wilayah dibanding. Diberlakukannya UU 22/1999 mengenai Otonomi Daerah berimplikasi luas dalam sistem perencanaan pembangunan di wilayah-wilayah. Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan (Pasal 2 ayat 2), dengan jenjang perencanaan jangka panjang (25 tahun), jangka menengah (5 tahun) maupun jangka. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2233 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata. Peraturan. E. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN); Undang-Undang No. B. (2) Sistem informasi perencanaan pembangunan daerah merupakan subsistem dari sistem informasi daerah sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan. Forum tersebut membahas visi, misi,sistem perencanaan pembangunan daerah dalam penyusunan apbd tahun 2014. Peraturan. Pemerintah memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses perencanaan, namun pada. Menteri adalah pimpinan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang. Server 1 Server 2. U: Indonesia: Pemrakarsa: Pemerintah Pusat : Nomor Peraturan: 25: Tahun Peraturan: 2004: Jenis/Bentuk Peraturan. SIPD sebagaimana dimaksud pada Permendagri No 70 Tahun 2019 dikembangkan dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan informasi perencanaan pembangunan daerah, informasi. Kebijakan otonomi daerah di satu sisi dan dihapuskannya GBHN (Garis-Garis Besar. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengenal 5 (lima) pendekatan perencanaan dan penganggaran yaitu: 1. Pendekatan perencanaan pembangunan Qiu El Fahmi 51. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SP2N) pada dasarnya mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah. Sc, Kasubag Data dan Informasi Bagian Perencanaan Ditjen Bina Pembangunan Daerah menjelaskan, data dan Informasi yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan haruslah data yang sudah di-input ke dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber. Pengguna Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah, adalah 23. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dengan prinsip demokratis, transparan dan akuntabel perlu disusun perencanaan pembangunan daerah yang efektif dan efisien melalui penyusunan Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran; b. 22. perencanaan pembangunan Subbidang. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Kabupaten Karanganyar menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah. menjadi kurang efisien. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23. 151 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan. Undang -Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembe ntukan Daerah -daerah Kabupaten D alam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); Salah satu perwujudan dari pelaksanaan otonomi daerah adalah membuat rencana Indonesia sebagai negara yang menganut sistem pembangunan daerah. Rencana pembangunan nasional dituangkan dalam dokumen perencanaan yang terbagi berdasarkan jangka waktu atau. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bandung adalah salah satu lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber. 17 BAB 7 : RUANG LINGKUP DAN BENTUK PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH. bahwa atas. 7. mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan (Pasal 2 ayat 2), dengan jenjang perencanaan jangka. 3) Kabid Ekonomi. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai UU 25/2004. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. B.